Wajibkan platform media sosial untuk menerapkan verifikasi usia, menampilkan kebijakan privasi yang jelas, dan menyediakan mekanisme pelaporan konten yang melanggar privasi.

Essay ini akan mengupas mengapa perlindungan privasi bagi anak SMP menjadi sangat penting, apa saja bahaya yang mengintai ketika privasi mereka dilanggar, serta langkah‑langkah konkret yang dapat diambil oleh orang tua, pendidik, dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa “intipan” tidak lagi menjadi kebiasaan yang gratis.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk menekan kejahatan ini, antara lain dengan meluncurkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029. Upaya ini mencakup pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun untuk mencegah paparan konten berbahaya, serta mewajibkan platform digital untuk melakukan edukasi dan perlindungan yang lebih baik.

Privasi bukanlah barang mewah yang dapat “diintip gratis”. Bagi anak SMP, kehilangan kontrol atas data pribadi berarti membuka pintu bagi bahaya siber yang dapat merusak masa depan mereka secara fisik, psikologis, bahkan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan privasi harus menjadi tanggung jawab bersama: orang tua yang memberikan bimbingan, sekolah yang menanamkan literasi digital, pemerintah yang menyusun regulasi tegas, serta penyedia teknologi yang berkomitmen pada etika data.